Petakan Potensi Adanya Hak Peserta Pemilu Yang Dirugikan Secara Langsung Oleh Peserta Pemilu Yang Lain, Bawaslu Brebes Ikuti Rakernis Nasional Di Kota Medan

Brebes – Anggota/Koordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Brebes Karnodo beserta staf hadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Terjadi antar-Peserta Pemilu Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 Gelombang III. Rakernis diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Kota Medan pada  23 s/d 25 Oktober 2023.

Deputi Bidang Teknis Bawaslu RI Dr. La Bayoni, S.IP, M.Si meminta kepada Bawaslu daerah untuk dapat mengenali potensi kerawanan sengketa antar-Peserta Pemilu dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) di tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan agar Bawaslu daerah memahami baik-baik mekanisme penyelesaian proses Pemilu.

"Kita berhadapan dengan tahapan krusial Penetapan DCT pada bulan November 2023 karena ada potensi adanya hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu yang lain", ungkapnya saat membuka kegiatan Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Terjadi antar-Peserta Pemilu.

Dia melanjutkan, kerawanan yang sudah diidentifikasi itu biasanya terjadi karena beberapa hal. Pertama misalnya terjadi karena multitafsirnya norma hukum, kedua karena ketiadaan norma hukum, dan yang paling pasti terjadi karena adanya salah satu peserta Pemilu yang merasa dirugikan.

Maka dari itu, La Bayoni mengingatkan jajaran Bawaslu di daerah bahwa kelembagaan Bawaslu khususnya divisi penyelesaian sengketa merupakan juru damai yang diberi mandat oleh negara untuk meminimalisir potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.

"Penguatan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar-Peserta Pemilu ini, Bapak/Ibu wajib menyalurkan ilmunya kepada jajaran Pengawas ad-hoc dibawah dengan cara-cara yang efektif seperti mengadakan pelatihan simulasi penyelesaian sengketa metode acara cepat", pungkasnya.