Bawaslu Brebes Cermati Data Keanggotaan Parpol, Dorong Tertib Administrasi SIPOL

Brebes, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes - Keakuratan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan tahapan verifikasi partai politik mendatang. Untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi faktual, Bawaslu Kabupaten Brebes melakukan pencermatan dan koordinasi dengan sejumlah partai politik di Kabupaten Brebes, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa tersebut menyasar sejumlah partai politik, di antaranya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam kunjungan ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes, jajaran Bawaslu diterima oleh pengurus partai, termasuk Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes. Berdasarkan pencermatan terhadap data hasil verifikasi KPU, ditemukan tujuh anggota yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena telah meninggal dunia. Data tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembaruan dalam SIPOL sesuai mekanisme yang berlaku.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Brebes, Karnodo, menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap perubahan data partai politik, baik kepengurusan, keanggotaan, maupun petugas penghubung atau Liaison Officer (LO). 

“Setiap perubahan, baik terkait LO, anggota, maupun pengurus partai politik, harus didukung dengan dokumen yang jelas. Khusus untuk LO, perlu ada surat tugas dari pimpinan cabang partai politik sebagai dasar penunjukannya. Apalagi saat ini sudah memasuki akhir Semester II tahun 2026, sehingga tertib administrasi harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam koordinasi dengan PKS, diperoleh informasi terdapat dua anggota yang berstatus TMS. Pihak partai menyampaikan bahwa pembaruan data kepengurusan telah dilakukan dan dokumen pendukung telah diunggah ke SIPOL. 

Selain itu, keterwakilan perempuan telah terpenuhi dan tidak terdapat perubahan domisili kantor tetap. Karnodo juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi antara partai politik dan penyelenggara Pemilu. 

“Salah satu bentuk kemitraan yang baik antara partai politik dengan penyelenggara Pemilu adalah ketika terdapat perubahan data, baik kepengurusan, keanggotaan, maupun hal lainnya, Bawaslu dan KPU diberikan informasi serta salinan dokumen perubahan tersebut. Dengan demikian, terdapat kesesuaian data dan komunikasi yang baik antara partai politik dengan penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Melalui kegiatan pencermatan dan koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Brebes mendorong partai politik untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala serta memastikan setiap perubahan didukung dokumen administrasi yang sesuai. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan Bawaslu dalam menjaga akurasi data partai politik, memperkuat transparansi, dan mempersiapkan proses verifikasi partai politik mendatang agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan.