Pengawasan Partisipatif Bukan Agenda Sesaat, Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI Dorong Keberlanjutan Pengawasan Pemilu
|
BREBES – Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk turut mengawal proses demokrasi perlu terus diperkuat agar pengawasan partisipatif tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari budaya demokrasi yang berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Dedy Jaya Hotel Brebes, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly; Kepala biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Ibrahim Malik Tanjung, S.H, M.H.; serta Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, S.H, M.H. Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Hadi Asfuri, S.T.; Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes, HB Maria Indira Dewijani, S.IP.; jajaran sekretariat; tenaga ahli Anggota Komisi II DPR RI; serta para peserta sosialisasi.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Hadi Asfuri, S.T. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, luasnya wilayah Kabupaten Brebes menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Oleh karena itu, peran organisasi dan kelompok masyarakat di berbagai tingkatan perlu terus diperkuat agar turut berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan pemilu yang akan datang.
Selanjutnya, kegiatan secara resmi dibuka oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, S.H, M.H.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif. Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan pengawasan pemilu pada masa mendatang, termasuk evaluasi pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah beserta langkah-langkah strategis untuk memperkuatnya.
Materi lainnya mencakup kajian efektivitas pengawasan partisipatif serta model penerapannya. Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga integritas demokrasi.
Kehadiran Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pemahaman bersama mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan pemilu melalui edukasi dan pelibatan masyarakat.
Pengawasan partisipatif memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga turut mengawasi proses demokrasi. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap tahapan pemilu, penyampaian informasi awal mengenai dugaan pelanggaran, serta keterlibatan dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Seiring dengan berakhirnya rangkaian kegiatan sosialisasi pada tahun 2026, upaya penguatan pengawasan partisipatif diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2027. Keberlanjutan tersebut penting agar edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pengawasan pemilu terus berkembang, termasuk di luar tahapan penyelenggaraan pemilihan.
Bagi Bawaslu, pengawasan partisipatif bukan sekadar agenda kegiatan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. Dengan keterlibatan masyarakat, organisasi di berbagai tingkatan, dan dukungan berbagai pihak, pengawasan pemilu diharapkan semakin inklusif, efektif, dan berkelanjutan.
Penulis: Bawaslu Kabupaten Brebes
Editor: Bawaslu Kabupaten Brebes