Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Resmi Dimulai, Empat PPPK Bawaslu Brebes Ikuti Secara Daring

BREBES – Sebanyak 4 (empat) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes resmi mengikuti Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung mulai 29 Juli hingga 5 Agustus 2026.

Keempat PPPK Bawaslu Brebes tergabung dalam Kelas A bersama peserta dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah kabupaten lain, dengan total 126 peserta di kelas tersebut.

Orientasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan dengan metode distance learning, memadukan sesi sinkron melalui Zoom Meeting dan pembelajaran mandiri melalui LMS Bawaslu.

Selama delapan hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai materi, mulai dari kebijakan orientasi, tata naskah dinas, visi-misi dan struktur organisasi Bawaslu, kedudukan dan kewenangan PPPK, hingga penerapan nilai BerAKHLAK dan keprotokolan. Penilaian kelulusan mencakup tiga komponen: evaluasi akademik (50%), sikap dan perilaku (30%), serta kehadiran dan partisipasi (20%), dengan nilai minimal kelulusan 70.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Yessi Yunius, S.E., M.Si., dalam suratnya meminta agar seluruh unit kerja menugaskan PPPK yang namanya tercantum dalam lampiran untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui orientasi ini, PPPK di lingkungan Sekretariat Bawaslu diharapkan semakin memahami nilai-nilai dasar organisasi, etika kedinasan, serta tugas dan kewenangannya sebagai bagian dari upaya penguatan integritas dan profesionalisme kelembagaan. Bagi Bawaslu Kabupaten Brebes, keikutsertaan empat PPPK dalam program ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung tugas pengawasan tahapan Pemilu ke depan.