Bawaslu Brebes Perkuat Reformasi Birokrasi Melalui IKU Untuk Wujudkan Sistem Kinerja yang Terukur

Brebes 26 Agustus 2026, Bawaslu Kabupaten Brebes lakukan giat rapat Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Mewujudkan Sistem Kinerja yang Terukur. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Brebes serta unsur penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Brebes. Rapat tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk mentransformasi budaya kerja internal lembaga yang telah tersusun dalam IKU. Rudi Raharjo selaku Koordinator Divisi SDMO dan Diklat sekaligus mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan IKU sebagai  kompas utama agar setiap program, alokasi sumber daya, dan pengawasan pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

“Melalui penerapan IKU yang terukur maka seluruh agenda kerja dan pengawasan pemilu tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memberikan hasil nyata yang berorientasi pada peningkatan mutu kelembagaan serta menghasilkan program kerja yang berkualitas”. Ucap Rudi.

Pada kesempatan yang sama, hadir sebagai narasumber Diah Farida Ulfa, yang merupakan PIC Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, memaparkan materi mengenai Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi melalui IKU. Ia menjelaskan bahwa  IKU harus menjadi instrumen manajemen untuk memastikan organisasi bekerja berdasarkan prioritas, menggunakan sumber daya secara efektif, menghasilkan outcome, dan memberikan manfaat nyata. 

"Eksistensi Bawaslu tidak dijaga oleh kewenangan semata. Eksistensi Bawaslu dijaga oleh kinerja yang terukur, integritas yang kuat, dan manfaat yang nyata bagi demokrasi Indonesia," ungkap Diah Farida di hadapan para peserta rapat.

Dengan dilaksanankannya kegiatan tersebut diharapkan implementasi IKU tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja, tetapi berkembang menjadi bagian dari budaya organisasi. Dengan budaya kerja yang semakin terukur dan berorientasi pada hasil, Bawaslu Kabupaten Brebes diharapkan mampu menghadirkan kelembagaan pengawasan pemilu yang semakin profesional, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi.